Nama Perusahaan

ads header

Breaking News

Meraba Alat Vital Pembantu Diduga Sang Majikan Masih Belum Ditahan Polisi

KRIMSUS.COM   -   Didampingi penasehat hukumnya perempuan berinisial SK (32)tahun ini memohon kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera menindak lanjuti laporannya terkait nomor LP/1740/VIII/2019/RJS tanggal 9 Agustus 2019 atas dugaan melanggar pasal 289 KUHP tentang "Pencabulan".

“kami sudah mengajukan permohonan perlindungan hukum terhadap korban yang saat ini masih terlihat ketakutan dan trauma atas kejadian yang menimpanya dirinya” ujar Bukit Pard Happy Andri, SH, penasehat hukum SK, Rabu (02/10/2019).

Menurut penasehat hukum SK kejadian tersebut berawal saat SK menjadi asisten rumah tangga dari keluarga JT di Jalan Manggis No. 88 Kelurahan. Ciganjur. Kecamatan, Jagakarsa – Jakarta Selatan, saat itu JT berbuat diluar batas dengan meraba-raba bagian alat vital korban, bahkan tersangka sempat mengancam apa bila tidak bersedia mengikuti keinginan sang majikan "Bejat" pada korban, JT mengancam akan memperkosa SK.

Diduga “Perbuatan bejat tersebut tidak hanya dilakukan hanya sekali, namun beruntung saat itu dua orang security HA dan VC mengetahui kejadian tersebut meski sempat terjadi pemukulan oleh tersangka yang di (dilaporkan secara teripisah), bahkan anak JT juga sempat menegur korban agar kejadian tersebut jangan sampai diketahui oleh orang lain” jelasnya.

Happy menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan visum baik fisik maupun kejiwaan atas peristiwa tersebut, bahkan berkirim surat kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan untuk memohon perlindungan.

Namun anehnya pihak kepolisian bahkan kejaksaan "Meski terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kedua istansi tersebut namun saat ini yang bersangkutan(Tersangka,red) masih bebas berkeliaran, hal tersebut yang membuat korban semakin ketakutan, bahkan diduga ada intimidasi melalui telepon sejak kasus ini terus bergulir” jelasnya

Lebih lanjut Happy menjelaskan bahwa, Komnas Anti Kekerasan Perempuan merespon surat yang dikirim dengan membuat rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Resort Jakarta Selatan atas kasus tersebut.



“salah satu poinnya dalan surat Komnas Anti Kekerasan Perempuan adalah menjadikan ancaman hukuman maksimal pasal 289 KUHP yang mengatur hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun bagi pelaku pidana pencabulan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan serta pasal 44, 45 dan 46 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai dasar laporan polisi nomor LP/1740/VIII/2019/RJS agar segera menjalankan kewenangannya melakukan penahanan terhadap pelaku JT dan segera menuntaskan penyidikan dan segera melimpahkan penyidikan tersebut. ”pungkasnya.



Redaksi

No comments